Ciiee! Honda-Yamaha Kompak Kena Surat Panggilan KKPU

KPPU Bakal Lanjutkan Sidang Kasus Kartel Harga Sepeda Motor Matik Honda dan Yamaha – Sebelumnya a bulan yang lalu telah banyak diinformasikan bahwa PT Astra Honda Motor (AHM) dan PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dicuriagai atas kasus dugaan kartel atau permainan harga sepeda motor matik dari kedua perusahaan tersebut. Kini, kedua perusahaan otomotif besar di Indonesia ini telah masuk ke tahap pemeriksaan lanjutan.

kppu bakal lanjutkan sidang kasus kartel harga sepeda motor matik honda dan yamaha

Dalam keterangannya, Assistant General Manager (GM) Marketing PT YIMM, Mohammad Masykur mengatakan seperti yang dirangkum dari halaman VivaOtomotif, Sabtu (27/08/2016) bahwa hingga saat ini pihaknya masih belum menerima surat secara resmi dari KPPU untuk menghadiri sidang tahap pemeriksaan lanjutan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Honda-Yamaha.

Advertisement

Masykur sendiri saat ini masih enggan berkomentar lebih jauh saat disinggung hal apa yang akan dilakukan oleh pihaknya untuk membantah tudingan atas persekongkolan antara Honda dan Yamaha tersebut. Seperti diketahui kasus ini adalah berdampak pada harga jual sepeda motor jenis skuter matik kapasitas 110-125 cc di Tanah Air.

Pihaknya lalu mengungkapkan, “Kami akan mempelajari isi undangan dahulu, baru menyikapkan materi yang diperlukan,” ujarnya.

Di sisi lain, Deputy Head of Corporate Communication PT AHM, Ahmad Muhibbudin juga turut mengatakan bahwa pihaknya masih belum menerima surat resmi dari KPPU. Kata dia, Honda bakal menghadiri sidang tahap pemeriksaan lanjutan nanti.

“Belum terima surat panggilan dari KPPU. Yang pasti kami akan datang. Kami akan menggunakan hak hukum kami untuk memberikan penjelasan lebih detail terkait masalah yang dituduhkan oleh KPPU,” Ujar Muhibbudin.

Sebagai informasi, perlu diketahui bahwa Yamaha dan Honda diduga melakukan pelanggaran Pasal 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, yang berbunyi: Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.

Dalam proses pembuktiannya, dugaan terhadap pelanggaran Pasal 5 UU No.5 Tahun 1999 mengatakan bahwa perjanjian tidak harus dibuktikan melalui adanya perjanjian yang dibuat secara tertulis oleh pelaku usaha.

Selain itu, dalam Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) juga telah diuraikan beberapa temuan yang digunakan sebagai alat bukti adanya kesepakatan penetapan harga yang diduga dilakukan antara YIMM dan AHM. Baca juga Lama Tak Terdengar, KPPU Update Kartel Skutik  dan Meski Pasar Lesu, AHM Tak Akan Tunda Investasi di Tanah Air

Top