Detail Kajian Revisi Taksi Online

Revisi Aturan Main Taksi Online – Hasil revisi Peraturan Menteri No 32 Tahun 2016 tentang taksi berbasis aplikasi sudah mulai disosialisasikan. Total ada 10 kajian revisi yang akan menjadi patokan untuk penerapannya. Kajian-kajian tersebut menyangkut beragam hal krusial yang selama ini diperdebatkan. Mulai dari pembatasan kapasitas mesin, aturan main, sampai adanya sanksi dan penentuan tarif. Berikut detail revisi terbaru taksi online.

Jenis angkutan sewa terdapat perubahan definisi angkutan sewa. Direvisi menjadi pelayanan angkutan dari pintu kepintu yang disediakan dengan cara menyewa kendaraan. Angkutan sewa kali ini terbagi dalam dua jenis yaitu angkutan sewa umum dan khusus. Ukuran CC atau kapasitas mesin kendaraan, baik angkutan sewa umum atau khusus menggunakan kendaraan mobil penumpang umum minimal 1.000 CC. Pembayaran tarif angkutan sewa umum sesuai dengan perjanjian antara pengguna jasa dan perusahaan angkutan. Sedangkan tarif angkutan sewa khusus tertera pada aplikasi berbasis teknologi informasi dan sesuai dengan perjanjian antara pengguna jasa perusahaan angkutan.

Kewajiban STNK berbadan hukum, jika sebelumnya ketentuan STNK atas nama perusahaan, direvisi menjadi STNK berbadan hukum, paling sedikit memiliki lima kendaraan dilengkapi dengan surat tanda bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor. Bukti uji lulus berkala kendaraan bermotor akan dilakukan dengan pemberian plat yang di emboss nomor uji.

Kewajiban memiliki tempat penyimpanan kendaraan direvisi menjadi tempat penyimpanan kendaraan yang mampu menampung sesuai jumlah kendaraan yang dimiliki. Wajib menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan atau bengkel yang dibuktikan dengan dokumen pemeliharaan atau perjanjian kerjasama dengan pihak lain.

separator

Terdapat tambahan ketentuan baru masukan dari Ditjen Pajak yaitu mengenai kriteria perusahaan penyediaan aplikasi berbasis Teknologi Informasi (TI) yang melakukan usaha di Indonesia. Pokok bahasan Akses Dashboard merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam revisi peraturan ini. Akses Dashboard yang dimaksud adalah akses yang diberikan oleh perusahaan penyedia aplikasi berbasis TI kepada pemerintah untuk dapat memantau operasional pelayanan angkutan sehingga bermanfaat dalam pengawasan dan pembinaan operasional. Penambahan pasal baru yaitu pasal 62 yang mengatur prosedur pemberian sanksi kepada Perusahaan Penyedia Aplikasi  Berbasis Teknologi Informasi dari Menkominfo berdasarkan rekomendasi dari Menteri Perhubungan.

Top