Setelah Taksi Online, Ojek Online Siap-siap Diatur!

Regulasi Ojek Online – Beberapa waktu yang lalu kementerian Perhubungan Republik Indonesia telah resmi menerapkan aturan baru untuk armada taksi online. Meskipun sempat menuai pro dan kontra, peraturan ini tetap disahkan dan dilaksanakan sesuai rencana. Upaya ini dilakukan untuk menciptakan payung hukum untuk mengatur dan menciptakan keselarasan dalam bisnis transportasi dan tentunya juga untuk mencegah kembalinya gesekan di masyarakat antara taksi konvensional dan taksi online.

Regulasi Ojek Online

Nah, meskipun peraturan untuk angkutan online sudah resmi berlaku, namun rupanya peraturan tersebut belum berlaku untuk ojek online yang notabene merupakan kendaraan roda dua. Nah, lantas apa upaya pemerintah untuk mengatur ojek online yang kian hari semakin menjamur, dan bukan berarti dapat menimbulkan masalah dikemudian hari. Ojek online memang menjadi sebuah dilema pasalnya statusnya yang hingga saat ini belum jelas sebagai transportasi umum juga jumlahnya yang tidak dibatasi menjadi dua mata pisau.

Menjawab hal tersebut, kementerian Perhubungan rupanya tidak tinggal diam dean sedang berupaya untuk membuat regulasi yang relevan untuk jenis angkutan ini. “Satu-satu kita selesaikan. Sepeda motor itu ada aturannya tersendiri, tapi memang dalam undang-undang motor bukan untuk angkutan umum, kenapa? karena sangat rawan dan memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi untuk digunakan sebagai angkutan umum,” ungkap Pudji Hartatnto Direktur Jendral (Dirjen) Perhubungan Darat KemenHub RI yang Mas Sena ktip dari KompasOtomotif.

Meskipun hingga kini belum ada regulasi yang jelas dari KemenHub, namun menurut Pudji kebijakan ojek online saat ini memang diatur oleh masing-masing pemerintah daerah dimana ojek online itu ada. Hal ini tentu tidak lepas dari fungsinya yang memang tidak ada regulasi mengenai sepeda motor untuk transportasi umum.

Namun demikian, kemenHub tetap berusaha untuk mengkaji dan melakukan beberapa pembahasan dengan para pihak terkait untuk dapat mebuat regulasi dan payung hukum ojek online ini. Hal ini tidak lain untuk menertibkan moda transportasi umum yang layak Idi Indonesia. “Akan kita kaji nanti. Dalam materi pembahasannya pasti akan menyangkut apakah perlu melakukan revisi pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 mengenai Lalu Lintas. Bila memang diperlukan (revisi), berartikan jelas nantinya akan ada peraturan pemerintah yang lebih rigit mengatur hal itu,” pungkasnya.

Top