Isu Penghapusan LCGC, Ini Tanggapan Kemenperin!

Kemenperin Luruskan Kabar Penghapusan LCGC РAkhir-akhir ini memang sedang santer terdengar isu terkait dengan aturan baru pemerintah yang  kabarnya akan berada di bawah naungan Low Carbon Emission Vehicle (LCEV). Hal ini tentu membuat wacana dihapusnya skema Low Cost Green Car (LCGC) semakin terlihat nyata. Persoalan ini pun akhirnya ditanggapi oleh Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto.

Kemenperin Luruskan Kabar Penghapusan Lcgc

Airlangga menegaskan jika pemerintah saat ini tidak akan atau belum memiliki rencana untuk menghapus aturan pencetus LCGC atau mobil murah ramah lingkungan .

Selain itu, dirinya juga mengatakan bahwa Kemenperin tidak pernah menghapus, namun hanya memasang tarif spesial. Ini berarti bahwa untuk mobil lain di non-LCGC ada biaya mobil mewah atau PPnBM. Namun, hingga saat ini masih belum ada yang dihapus.

Meski begitu, Airlangga juga tak menyangkal jika skema insentif bagi pabrikan yang mengikuti program LCGC atau yang dalam bahasa resmi disebut dengan Kendaraan Bermotor Hemat Bahan Bakar dan Harga Terjangkau (KBH2) akan dilakukan evaluasi kembali.

Evaluasi ulang bentuk insentif ini karena berhubungan dengan akan segera meluncurnya program baru LCEV yang diketahui memiliki cakupan area lebih luas. Airlangga juga mengharapkan bahwa KBH2 atau LCGC akan sanggup untuk mengikuti aturan hemat energi yang lebih besar lagi setelah pihak Kementerian Perindustrian melakukan pengkajian ulang terhadap peraturan tersebut.

Yang jelas saat ini Kemenperin sedang membicarakan masalah ini. Bahkan model hibrida atau mobil hybrid pun juga tak lepas dari proses evaluasi terkait dengan bea masuk dan faktor-faktor lainnya. Infrastruktur untuk mobil hybrid sendiri akan dikaitkan dengan proyek listrik 35.000 mega watt. Apalagi untuk model hybrid yang sekarang jauh lebih sederhana karena bisa melakukan ‘plug and play’ di rumah atau tempat lain.

Kekhawatiran akan bertumpang tindihnya skema LCGC (KB2) saat program LCEV nanti diluncurkan memang ada. Akan tetapi jika mencermati lagi tanggapan yang telah diberikan oleh Kemenperin, KBH2 punya kemungkinan untuk berada dalam satu naungan yang lebih besar atau dengan kata lain sama-sama menjadi bagian dari LCEV.

Top