Hingga 2025, Kendaraan Listrik Bisa Diimpor “Tanpa Pajak”?

Impor Kendaraan Listrik dengan Insentif Sampai 2025? – Pemerintah Indonesia sepertinya mulai mengambil aksi nyata untuk mengeluarkan regulasi mobil listrik melalui Perpres yang baru. Pada rancangan Perpres baru yang belum lama ini dibahas di Kementerian Perindustrian, para badan usaha maupun produsen mobil bakal diperbolehkan untuk impor dengan cara mendapatkan insentif.

Impor Kendaraan Listrik Dengan Insentif Sampai 2025

Keringanan dalam hal impor ini akan diberikan pada masa-masa pengembangan mobil listrik. Namun, ketika industri sudah mulai mapan, maka jumlah insentif impor yang diberikan seiring dengan berjalannya waktu akan dikurangi. Hal ini pun telah dijelaskan pada pasal 10 ayat (1).

Yang dimaksud dengan insentif impor seperti yang tercantum dalam penjelasan di pasal 11, sebenarnya merupakan insentif fiskal. Insentif tersebut nantinya bisa berupa pembebasan Bea Masuk dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) kendaraan bermotor listrik, pengurangan tarif pajak, maupun bea terkait dengan kendaraan bermotor.

Akan tetapi, dalam salah satu ayat di Perpres pasal 9, implementasi industri kendaraan listrik dalam negeri menuju komersialisasi, diprediksi baru akan terwujud pada tahun 2025 mendatang sesuai dengan standar nasional Indonesia. Oleh karena itu, jika Perpres bisa berjalan dengan mulus dan disetujui tahun ini juga, maka produsen mobil dan motor memiliki waktu selama delapan tahun untuk bisa melakukan impor secara utuh (completely built up/CBU) yang bebas bea masuk.

Kemudian, kontrol tingkat kandungan dalam negeri akan dilakukan secara bertahap, baik itu kendaraan listriknya sendiri maupun komponen utama dan pendukungnya.

Di dalam rancangan Perpres tersebut juga disebutkan jika arah pengembangan ini akan menuju full electric atau electric vehicle (EV), meski hingga kini masih belum ada informasi yang jelas tentang pengategorian kendaraan tersebut, apakah akan masuk jenis hybrid electric vehicle (HEV), plug-in hybrid electric vehicle (PHEV) ataupun EV sendiri.

Pihak Perindustrian pun saat ini masih menampung masukan dari berbagai pihak terkait dengan pengembangan kendaraan listrik ini dan akan menyampaikannya kembali ke Kementerian ESDM yang notabene menjadi penyedia tenaga listrik di Indonesia untuk mendapatkan kajian lagi lebih lanjut.

Top