Bagaimana Jika Kendaraan Bekas Belum Balik Nama, Tapi Kena Tilang CCTV??

Sistem Tilang Elektronik – Sistem tilang CCTV atau E-Tilang memang belum sepenuhnya dilakukan di Indonesia. Banyak hal yang masih dipertimbangkan untuk dapat melaksanakan sistem ini secara penuh. Salah satu yang jadi pertanyaan adalah proses tilang yang menggunakan bukti dari rekaman CCTV. Di mana nantinya target dari surat tilang tersebut merupakan si pemilik kendaraan sesuai dengan yang ada pada BPKB. Sehingga, siapapun yang melanggar dijalan raya menggunakan motor tertentu maka yang akan ditilang tetap nama yang ada pada STNK atau BPKB.

Sistem Tilang Elektronik

Dari sini tentu muncul sebuah pertanyaan, bagaimana jika kendaraan yang kita pakai merupakan kendaraan yang dibeli secara bekas, dan belum balik nama? Bukan hal yang mengherankan memang, banyak pengguna motor maupun mobil di Indonesia yang menggunakan kendaraan hasil dari beli bekas dan belum balik nama. Tentu saja, jika menilik proses penilangan yang akan menyasar pada plat nomor kendaraan dan nama pemilik di BPKB, jika terjadi hal tersebut maka yang akan dilayangkan surat tentunya pemilik kendaraan sebelumnya.

Hal tersebut pun disampaikan Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Halim Pagarra, yang mengungkapkan jika pembeli motor bekas ataupun penjualnya harus cepat-cepat melakukan balik nama. Tak hanya itu saja, dirinya juga menambahkan jika nantinya pemilik akan tetap ditilang meskipun yang melanggar bukan dirinya. “Tidak boleh dipinjamkan, (kalau sudah dijual) ya harus cepat balik nama,” ucapnya seperti yang Mas Sena lansir dari KompasOtomotif.

Sistem tilang elektronik memang masih perlu dikaji lebih dalam untuk dapat diterapkan di Indonesia. Pasalnya seperti yang kita ketahui kebanyakan pemilik kendaraan tangan kedua malas untuk melakukan balik nama karena biayanya yang dinilai mahal. Sehingga hal ini tentu akan cukup membuat rumit ketika terjadi penilangan melalui CCTV.

Saat ini sendiri, sistem tilang CCTV ini masih menunggu putusan Pengadilan Tingi agar memiliki landasan hukum untuk dapat dijalankan. Nantinya jika semua hal telah dilakukan dan dipersiapkan, maka sistem tilang ini akan mulai dilaksanakan dengan mengintegrasikan CCTV milik Dinas Perhubungan dengan Kepolisian.

Top