Wewenang Polri Keluarkan SIM dan STNK Terusik

Wewenang Polri Keluarkan SIM dan STNK Digugat ke MK – Selama ini, kewenangan untuk mengeluarkan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan STNK, ada di tangan Polri. Namun saat ini, hal tersebut tengah terusik. Kewenangan tersebut  digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Adalah para warga perorangan dan gabungan LSM, yang mengajukan gugatan tersebut.  Dua orang warga adalah Alissa Q. Munawaroh Rahman dan Hari Kurniawan. Sedangkan pengguat dari LSM ialah, YLBHI, Malang Corruption Watch dan Pemuda Muhammadiyah.Para penggugat menganggap bahwa wewenang Polri itu berlawanan dengan pasal 30 ayat 4 UUD 1945. Peraturan tersebut menyatakan bahwa polisi sebagai alat kemanan negara yang bertugas melindungi dan mengayomi masyarakat.

KEWENANGAN MEMBUAT SIM STNK

Para penggugat meminta MK membatalkan pasal 64 ayat 4 dan 6, pasal 67 ayat 3, pasal 68 ayat 6, pasal 69 ayat 2 dan 3, pasal 72 ayat 1 dan 3, pasal 75, pasal 85 ayat 5, pasal 87 ayat 2, pasal 88 yang tertuang dalam UU No 22/2009 tentang angkutan jalan. Pasal itu berisi soal wewenang Polri dalam mengeluarkan SIM, STNK dan BPKB.

“Di negara-negara lain, kewenangan dalam pengurusan SIM diberikan kepada kementerian atau departemen melalui divisi transportasinya,” ujar kuasa hukum penggugat, Abdul Wahid dalam sidang gugatan di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (6/8/2015).

Selain tuntutan-tuntutan tersebut, para penggugat juga mempertanyakan konstitusional Polri dalam kewenangannya mengurus surat-surat penting tersebut. Menurut mereka, hal itu tidak sesuai amanat konstitusi.

separator

“Secara gramatikal sangat jelas bahwa dalam Pasal 30 ayat 4 UUD 1945 pascaamandemen menyebutkan bahwa Kepolisian adalah alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakan hukum. Jika ada tugas-tugas kepolisian yang tidak dalam kerangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, maka perlu dipertanyakan konstitusionalitasnya,” ujarnya.

Menurut para penggugat, tugas kepolisian dalam bidang penegakan hukum, perlindungan, pelayanan masyarakat dan pembimbingan masyarakat ditujukan demi tertib dan tegaknya hukum serta terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat. Atas gugatan tersebut, sidang akan dilanjutkan 14 hari ke depan. Agenda sidang akan membahastentang perbaikan permohonan. Baca juga PT Astra Honda Motor Akhirnya Merilis Honda Sonic 150R dan Yamaha Siapkan Motor Model Sport Terbaru.

Top