Salah Kaprah Soal Pengawalan Polisi di Jalan Saat Konvoi

Salah Kaprah Soal Pengawalan Polisi Saat Kendaraan Konvoi – Belum lama ini, komunitas pecinta Harley Davidson (HD), berkumpul di Yogyakarta. Bukan sekedar kumpul bareng, acara tersebut dimaksudkan untuk memperingati ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-70. Jogja pun dipenuhi spesies-spesies moge, yang mayoritas merupakan HD. Acara tersebut semakin menjadi perbincangan khalayak, ketika konvoi moge yang menerobos lampu merah , distop oleh pesepeda yang belakangan diketahui bernama Elanto Wijoyono. Pengawalan polisi pun menjadi bahan pembicaraan setelahnya. Apalagi, sangat banyak konvoi yang memang menggunakan pengawalan dari pihak kepolisian.

Salah Kaprah Soal Pengawalan Polisi di Jalan Saat Konvoi

Pengawalan pihak kepolisian pada kendaraan bermotor, memang bisa disebut lumrah. Kawalan polisi, dinilai akan memberi keamanan lebih saat konvoi berjalan. Baik dari klub motor maupun mobil yang melakukan konvoi, menggunakan pengawalan kepolisian. Bahkan tak jarang ada pihak individu menggunakan pengawalan polisi. Awalnya sih, memang pengawalan kepolisian menjadi hal yang mendukung keamanan dan kenyamanan semua pihak, baik yang melakukan konvoi maupun penggunajalan lain. Namun sangat disayangkan, sekarang justru fungsinya berkebalikan. Hal ini mungkin karena kurangnya pemahaman tata cara berkonvoi dengan pengawalan kepolisian.

Rombongan kendaraan yang perjalanannya dikawal oleh polisi, kerap menganggap dirinya memiliki hak khusus untuk mendahului pengguna jalan lain. Dari situlah muncul tindakan semena-mena, bahkan melanggar rambu lalu lintas pun seakan menjadi hal yang tak masalah.  Yang lebih parah adalah ketika mereka memaksa pengguna jalan lain untuk minggir dan memberi jalan.

“Banyak yang salah. Tidak ada hak khusus untuk peserta konvoi yang dikawal kepolisian. Kadang mereka merasa mentang-mentang dikawal dan menganggap punya hak khusus. Padahal tidak demikian karena sudah ada undang-undang yang mengatur mengenai siapa yang berhak mendapat hak khusus. Bahkan, menyalakan sirene dan lampu strobos aja ada aturannya,” ucap Jusri Pulubuhu, Training Director Jakarta Defensive Driving Consulting (JDDC), keada media.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), ada kendaraan bermotor yang memiliki hak utama sehingga mendapat prioritas dan wajib didahulukan dibanding pengguna jalan lain. Dalam aturan yang tertulis pada pasal 134 undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa hanya ada tujuh kendaraan yang mendapat hak utama untuk didahulukan. Kendaraan-kendaraan yang dimaksud adalah kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas, ambulans yang mengangkut orang sakit, kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, kendaraan pimpinan dan lembaga negara Republik Indonesia, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara, iring-iringan pengantar jenazah, dan konvoi atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Baca juga Dua Event Motor Besar Sambangi Kota Gudeg dan Yamaha R3 : Motor Besutan Indonesia yang Tak Dipasarkan di Negeri Sendiri.

 

Top